Bidang Kesehatan

Berdasarkan Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang  Praktik Kedokteran mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dalam hubungannya dengan perjanjian terapeutik, dimana pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pada pasal 52 tentang hak pasien, disebutkan bahwa dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, pasien mempunyai hak:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik;
2. Meminta pendapat dokter;
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik;
4. Menolak tindakan medik;
5. Mendapatkan isi rekam medik.

Masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang  dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan,  perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 UUPK, antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

 Pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter;
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;
4. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.